Sindoupdate.com, Bengkulu Selatan – Ada yang menarik dari rekomendasi DPRD Bengkulu Selatan (BS) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun 2021, yang dibacakan juru bicara, Siptin Gunawan di hadapan rapat paripurna, Senin (23/05/2022).
Para wakil rakyat itu meminta Bupati BS, Gusnan Mulyadi dan Wabup, Rifai tidak perlu menyusun banyak program dalam memimpin roda pemerintahan. Sebab, yang diharapkan masyarakat bukan sebatas program melainkan hasil atau manfaat yang dirasakan. “Tidak perlu banyak program, tapi hasilnya yang perlu dirasakan masyarakat,” tegas Siptin.
Dalam rekomendasi tersebut, DPRD juga menyoroti capaian kinerja seluruh OPD dan 11 kantor kecamatan selama tahun 2021. Seperti di Dinas Pariwisata yang masih minim dalam pencapaian PAD dan pengembangan wisata daerah. Dewan menyarankan perlunya dibuat event rutin agar bisa menarik minat wisatawan.
Dinas Perindagkop-UM juga disorot, khususnya program Kios Sekundang. Wakil rakyat itu mempertanyakan sudah sejauh mana realisasi program Kios Sekundang dan apa saja manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Di Dinas Perindagkop kegiatan rutin sudah berjalan baik. Tapi ada program yang belum maksimal, apa kabar Kios Sekundang? Kemudian perlu dibuatnya regulasi terkait harga sembako di pasar, dan maksimalnya penataan pasar tradisonal,” kata Siptin.
Capaian kinerja RSHD Manna juga menjadi sorotan anggota dewan. Mereka meminta pelayanan kepada pasien ditingkatkan, jam kerja dokter, perawat dan PNS harus diperbaiki, dokter harus memperioritaskan pelayanan di rumah sakit dari pada di luar, pengelolaan BLUD harus transparan. Dan dewan juga meminta sarana prasarana kesehatan hasil pengadaan difungsikan, jangan hanya menjadi hiasan dan barang rongsokan.
Dalam rekomendasi, dewan juga menuangkan agar bupati menindaklanjuti rekomendasi KASN terkait permasalahan non job dan demosi PNS, dan meminta BKPSDM berkoordinasi ke lembaga DPRD terkait usulan seleksi PPPK agar dapat disinkronkan dengan APBD.
Khusus untuk 11 kantor kecamatan, dewan memberi catatan agar meningkatkan kinerja. Sebab kantor kecamatan merupakan ujung tombak dalam pemerintahan. Disiplin PNS harus diperbaiki, karena selama ini disiplin PNS di kantor camat masih buruk yang berimbas terkendalanya pelayanan masyarakat.
“Kami berharap rekomendasi LKPj ini menjadi catatan dan dijadikan bahan evaluasi oleh pihak eksekutif agar kedepannya pemerintahan bisa lebih baik lagi. Dan dapat tercapai cita-cita mewujudkan Bengkulu Selatan EMAS berlandaskan CINTA BS,” demikian Ketua DPRD BS, Barli Halim, SE. (adv)
