Sindoupdate.com, Bengkulu Selatan – Pembahasan terhadap laporan keterangan pertanggunjawaban (LKPJ) Bupati Bengkulu Selatan tahun anggaran 2021 merupakan satu dari kesekian dari akuntabilitas Bupati yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, Hari ini dilaksanakan Paripurna pembahasan terhadap LKPJ Bupati pada tahun anggaran 2021, di Ruang Rapat DPRD Bengkulu Selatan, Senin (23/05/22).
Sidang Paripurna hari ini dihadiri oleh Bupati Gusnan Mulyadi dan Wakilnya Rifa’i Tajuddin, Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan Sukarni, SP, M.Si, Kepala OPD dan seluruh anggota dewan DPRD Bengkulu Selatan.
Dalam kapasitasnya DPRD Bengkulu Selatan sebagai penyelenggara pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam menetapkan kebijakan pemerintah daerah yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga arah kebijakan pembangunan dapat diterima masyarakat.
Pembahasan terhadap LKPJ Bupati tahun 2021 telah dilakukan oleh komisi-komisi DPRD BengkulU Selatan dengan metode pengkajian dan pembahasan bersama oleh masing-masing komisi.Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat Bengkulu Selatan pada umumnya dan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada khususnya terkait dengan LKPJ Bupati dalam rangka menjadi bahan perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan.
Berdasarkan hasil pembahasan komisi-komisi DPRD Bengkulu Selatan maka didapatkan hasil bahwa secara umum kinerja dari setiap OPD dalam ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun anggaran 2021 telah berjalan dan terlaksana dengan baik, namun ada beberapa catatan yang harus segera diperbaiki oleh setiap OPD diantaranya peningkatan kapasitas SDM aparatur dan peningkatan mutu sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja dari tugas pokok dan fungsi dari masing-masing OPD.
Disampaikan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Rifa’i Tajuddin, bahwa kegiatan yang diselenggarakan hari ini merupakan suatu bentuk perwujudan check and balance yang saling bersinergi dan saling melengkapi antara Bupati sebagai wakil dari Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai representative wakil dari rakyat sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kami akan mengidentifikasi dan mendalami apa apa yang menjadi saran dan rekomendasi DPRD dalam paripurna ini, untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti demi perbaikan kinerja pemerintah di masa yang akan datang” kata Wabup Rifa’i Tajuddin dalam sambutannya.
