SELUMA – Puluhan warga Desa Taba, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma mendatangi pihak Kantor Pos KCP Masmambang, Kecamatan Talo, Jum’at (29/03/2024).
Kedatangan mereka tersebut karena mereka tidak menerima beras bantuan pangan, yang disalurkan oleh Pihak Kantor Pos selaku Transporter penyaluran.
Data terhimpun, pihak Kantor Pos KCP Masmambang sudah melakukan penyaluran bantuan pangan beras 10 kg kepada beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Taba sebanyak 3 (tiga) tahap, sejak Bulan Januari 2024 yang lalu.
Dari tahap 1 sampai dengan tahap 3, warga masyarakat yang mendatangi Kantor Pos tersebut diketahui tidak pernah menerima bantuan pangan tersebut, padahal mereka memiliki barcode penerima bantuan dan secara ekonomi dan kondisi, mereka harusnya layak menerima bantuan.
Saat dikonfirmasi, Kepala Cabang Kantor Pos Masmambang Agus Kurniawan menjelaskan, pihaknya selaku Transporter atau penyalur hanya menyalurkan bantuan sesuai dengan data yang diterima.
“Kita salurkan sesuai data penerima yang ada, kalau ada perubahan yang di ajukan dari Desa, kita ada berita acaranya, kita pastikan juga, apakah benar-benar sudah di musyawarahkan di tingkat desa, kalau keterangan pihak desa sudah musyawarah, kita terima,” jelas Agus.
Salah satu warga yang tidak menerima bantuan, Johardi kepada awak media mengungkapkan kesedihannya, sesuai fakta di lapangan, diketahui memang terjadi ada ketimpangan data penerima bantuan dari awal tahun.
’’Sungguh miris pak, dimana keadilan dan kebijaksanaan Pemerintah Desa kami, masa ada anak yatim piatu yang tidak menerima bantuan, padahal untuk perubahan data, bisa dilakukan langsung oleh pihak desa,” sesalnya.
Dengan adanya polemik tersebut, perwakilan warga masyarakat langsung bergerak menuju Polsek Talo, Polres Seluma, guna melaporkan adanya dugaan permainan dan manipulasi data penerima.
“Kita akan lapor ke Polsek, bila perlu kita lapor sampai ke Polda, agar masalah ini tidak berlarut-larut dan penerima bantuan orang yang benar-benar layak dan berhak menerima,” tegas Johardi.
Menyikapi kejadian tersebut, Anggota Sekber Media Online Rudi Haryanto sangat menyayangkan, bahkan menurutnya diduga bantuan pangan ini disalurkan untuk kepentingan pihak tertentu.
“Apa lagi kita lihat di lapangan, banyak warga yang sangat layak dan tidak mampu, tidak menerima bantuan, justru yang masuk kategori mampu, menerima bantuan,” ungkap Rudi.
Lanjut Rudi, meski dimungkinkan dilakukan pergantian penerima sasaran, harusnya melalui Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPPJM) dengan mengetahui Kepala Desa dan itupun harusnya melalui musyawarah dan izin dari penerima sebelumnya.
’’Harusnya mudah untuk melakukan update data, karena banyak komponen yang tahu, mana warga yang harus dapat, dan mana yang sudah tidak berhak,’’ tegasnya.
Dengan timbulnya kegaduhan ini, Rudi meminta Pemerintah melakukan evaluasi total untuk penyaluran berikutnya.
“Terkait adanya dugaan manipulasi dan permainan data penerima, kita meminta agar pihak Aparat Penegak Hukum turun tangan, jangan sampai menjadi polemik dan berlarut-larut,” pungkasnya.
Konfirmasi kepada pihak terkait, masih diupayakan. (jay)
